PALU, – Salah satu pembangkit ekonomi desa yang cukup signifikan adalah wisata. Demikian dikatakan Menteri Desa (Mendes), Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar melalui wawancara singkatnya pada awak media, usai mengisi acara konsolidasi pendampingan masyarakat desa di Provinsi Sulawesi Tengah, yang berlangsung di Hotel Best Western Pluss Coco, Kota Palu, Sabtu (9/10/2021) sore.
Mendes PDTT menuturkan bahwa soal prioritas pembangunan desa salah satunya di daerah Sulawesi Tengah yakni mengenai pengembangan wisata, “Pembangkit ekonomi yang cukup signifikan dan cepat itukan wisata, meskipun sensitif juga terhadap permasalahan, misalnya kemarin saat pandemi covid-19 dan yang paling terdampak adalah pengembangan wisata, tetapi yang kemudian bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi itukan wisata juga,“ bebernya.
Itulah kemudian, kata Gus Menteri sapaan akrabnya, desa wisata itulah yang menjadi salah satu prioritas kita, yang sebenarnya desa wisata itu adalah bagian dari BUMDes, “Jadi seibaratnya dalam pemulihan ekonomi nasional level desa itu sebenarnya, ada di BUMDes dan salah satu unit usaha BUMDes itu adalah desa wisata. Mangkanya menjadi skala prioritas kita pada tahun 2021 ini,“ ungkap Gus Menteri yang merupakan kader dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Selanjutnya dirinya mengungkapkan soal pendamping desa, “Para pendamping desa tadi ikut terlibat dalam bagian konsolidasi, nah memang kita harapkan para pendamping di semua level fokus pada tugasnya pendampingan terhadap percepatan pembangunan melalui pendampingan perencanaan,“ kata Gus Menteri.
Arah-arah kebijakan, lanjut Gus Menteri,ย umumnya sudah ada, sehingga sangat konkret kita katakan bahwa desa ini mau dibawah kemana ? pastilah kita bicara desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, pendidikan desa berkualitas, hingga desa sehat sejahtera.
“Nah, itulah kemudian yang menjadi suatu penerapan bahwa langkah-langkah konkret sudah dimulai sejak penyusunan RKPDes (Rencana Kegiatan Pembangunan Desa) yang otomatis sudah tertuang di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau APBDes“. tutupnya.
