SIGI –, Bupati Sigi Mohamad Irwan menyatakan masyarakat harus terlibat langsung perencanaan pembangunan daerah, untuk memastikan kebutuhan masyarakat dalam perencanaan terakomodir, sehingga pembangunan dilakukan tepat sasaran.
” Musrenbang Rencana Kerja Program Daerah (RKPD) menjadi satu wadah partisipatif dan aspiratif, yang harus dilakukan secara transparan. Masyarakat yang ditetapkan sebagai peserta delegasi masing-masing kecamatan bisa mengawal program dan kegiatan yang telah diusulkan, ” kata Mohamad Irwan dalam sambutannya pada pembukaan musrenbang RKPD tahun 2023, yang diselenggarakan secara online, di Sigi, Rabu (6/4/2022).
Kata Mohamad Irwan pelibatan masyarakat, agar masyarakat bisa memastikan pembangunan yang akan dilakukan pemerintah daerah tahun 2023, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan menjadi tepat sasaran.
Mohammad Irwan juga meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah, agar dalam menyusun usulan program kerja tahun 2023, senantiasa mengacu pada visi yang tertuang dalam RPJMD 2021 – 2026 yaitu “Kabupaten Sigi yang berdaya saing berbasis agribisnis”.
Bupati juga mengingatkan kepada OPD bahwa indikator kinerja visi yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan yaitu peningkagan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan akumulasi dari peningkatan rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, usia harapan hidup, peningkatan daya beli masyarakay, serta penurunan kemiskinan.
Untuk mewujudkan visi tersebut serta untuk mencapai target dalam indikator kinerja visi tersebut, maka ditempuh lima misi meliputi meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infastruktur.
Kemudian, meningkatkan ekonomi berbasis kerakyatan, menegakkan reformasi birokrasi dan tata kelola, serta supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia.
Berikutnya meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan harmonisasi sosial, serta meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan.
“Hal ini kemudian ditindaklanjuti dalam sembilan prioritas program pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi semua OPD dalam menyelenggarakan pembangunan,” ujarnya.
Sembilan program prioritas pembangunan daerah itu adalah, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pembangunan infastruktur dan energi, revitalisasi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.
Berikutnya, peningkatan iklim investasi dan iklim usaha, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan sampai pada tingkat desa, peningkatan harmonisasi sosial berdasarkan kearfian lokal, serta pengelolaan sumber daya alam berbasis mitigasi bencana.
