Bupati Sigi Hadiri Rapat Kordinasi Bersama Kementrian Agraria

Jakarta, 13 April 2022 Bupati Sigi Mohamad Irwan, S.Sos., M.Si di dampingi Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan menghadiri Rapat Koordinasi Progres Penetapan 1 (satu) Rencana Tata Ruang Wilayah & 8 (delapan) Rencana Detail Tata Ruang bersama Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Veranda Hotel Pakubuwono.

Dalam kesempatan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh pejabat tinggi dari Kementrian Agraria tersebut Bupati Sigi  Mohamad Irwan, S.Sos., M.Si menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam proses penetapan 1 (satu) Rencana Tata Ruang Wilayah & 8 (Delapan) Rencana Detail Tata Ruang antara lain : 1. Kesinambungan kebijakan Peralihan status Perda menjadi Perkada terkait Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang,

2. Rekonstruksi Pembangunan dan Penataan Wilayah Pasca Bencana Alam Likuifaksi dan Gempa BumiBumi.

Lebih lanjut dalam diskusi tersebut Bupati meminta kepada Pihak Kementrian untuk memberi ketegasan dan kejelasan terkait kewenangan antara Pemerintah Provinsi atau Kabupaten untuk menetapkan kebijakan terkait pengembangan dan penetapan 1 (satu) Rencana Tata Ruang Wilayah & 8 (Delapan) Rencana Detail Tata Ruang.Jakarta, 13 April 2022 Bupati Sigi Mohamad Irwan, S.Sos., M.Si di dampingi Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan menghadiri Rapat Koordinasi Progres Penetapan 1 (satu) Rencana Tata Ruang Wilayah & 8 (delapan) Rencana Detail Tata Ruang bersama Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Veranda Hotel Pakubuwono.

Dalam kesempatan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh pejabat tinggi dari Kementrian Agraria tersebut Bupati Sigi Mohamad Irwan, S.Sos., M.Si menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam proses penetapan 1 (satu) Rencana Tata Ruang Wilayah & 8 (Delapan) Rencana Detail Tata Ruang antara lain : 1. Kesinambungan kebijakan Peralihan status Perda menjadi Perkada terkait Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang,

2. Rekonstruksi Pembangunan dan Penataan Wilayah Pasca Bencana Alam Likuifaksi dan Gempa BumiBumi.
Lebih lanjut dalam diskusi tersebut Bupati meminta kepada Pihak Kementrian untuk memberi ketegasan dan kejelasan terkait kewenangan antara Pemerintah Provinsi atau Kabupaten untuk menetapkan kebijakan terkait pengembangan dan penetapan 1 (satu) Rencana Tata Ruang Wilayah & 8 (Delapan) Rencana Detail Tata Ruang.

prokopim kab.sigi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!