Staf Ahli Bupati Hadiri Paripurna DPRD Sigi Tutup Masa Sidang Ketiga

SIGI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sigi menggelar rapat paripurna penutupan masa persidangan ketiga tahun sidang 2021-2022, sekaligus pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2022-2023.

Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD, Moh. Rizal Intjenae, didampingi Wakil Ketua I, Rahmat Saleh dan Wakil Ketua II, Imran Latjedi, berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sigi, Rabu (31/8/2022).

Adapun Pemda Sigi pada paripurna kali ini dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Tony W. Ponulele, serta para Asisten dan Pimpinan OPD lingkup Pemda Sigi.

Dikesempatan itu, Ketua, Moh. Rizal Intjenae menyampaikan bahwa rapat paripurna dewan tersebut merupakan rangkaian akhir dari seluruh proses kegiatan masa persidangan ketiga tahun sidang 2021-2022 yang berlangsung selama kurang lebih 80 hari kerja, dimulai dari pembukaan masa persidangan pada 29 April 2022 lalu.

Dalam gambaran singkatnya, Rizal sapaan akrab Ketua DPRD menjelaskan, selama masa persidangan ketiga, DPRD telah menggelar 13 kali paripurna, rapat pimpinan diperluas satu kali, rapat Badan Musyawarah dua kali.

“Untuk rapat Komisi tercatat, Komisi I sebanyak dua kali, Komisi II sebanyak dua kali dan Komisi III sebanyak dua kali, adapun rapat Bapemperda satu kali dan pembentukan pansus satu kali,“ ucap Rizal.

“Selama masa persidangan DPRD berhasil membentuk lima Peraturan daerah (Perda), mengeluarkan tujuh keputusan DPRD dan lima keputusan pimpinan turut dikeluarkan selama masa persidangan,“ jelasnya.

Lanjut, secara keseluruhan selama tiga masa persidangan tahun sidang 2021-2022 yang dimulai dari awal bulan September sampai dengan akhir bulan Agustus tahun 2022, DPRD Sigi telah menetapkan produk DPRD sebanyak, 12 Perda, 29 keputusan DPRD, 14 keputusan pimpinan dan satu rekomendasi.

Ditempat yang sama, Bupati Sigi dalam sambutannya yang disampaikan Staf Ahli, Tony W. Ponulele menyebutkan, Perda yang ditetapkan pada masa persidangan ke tiga adalah, Perda No. 5 tahun 2022 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.

Selanjutnya, Perda No. 6 tahun 2022, kata dia, tentang percepatan penurunan stunting dan penurunan angka kematian Ibu dan Bayi dan Perda No. 7 tahun 2022 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha.

“Masa persidangan ini patut kita syukuri dan apresiasi bahwa proses yang dilakukan oleh pihak DPRD bersama jajaran Pemerintah daerah pada akhirnya mencapai hasil sebagaimana yang kita harapkan“. tukas Staf Ahli. (Tia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!